Divestasi Saham Freeport


Freeport-kuala-006Batasnegeri.com – Tekad pemerintah untuk memiliki saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih terus bergulir. Perkembangan terkini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke beberapa perusahaan migas dan tambang Amerika Serikat. Salah satunya Freeport-Mc Moran.

Jonan bertemu dengan CEO Freeport-Mc Moran Richard Adkerson dalam acara breakfast meeting di Houston, Amerika Serikat. Hasil pertemuan tersebut telah membuat saham Freeport-Mc Moran sempat melonjak pada perdagangan Rabu (26/7/2017) pagi.

Kunjungan yang berlangsung di tengah situasi perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia itu menimbulkan berbagai spekulasi, terkait keinginan Pemerintah untuk menemukan titik terang dalam upaya divestasi saham PT. Freeport Indonesia.

Sepekan setelah kunjungan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamudji mengatakan,  Freeport akan menerbitkan saham baru dalam proses divestasi. Saham inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah agar menjadi pemilik saham mayoritas di PT Freeport Indonesia.

“Dalam pembelian saham akan diterbitkan saham baru, jadi bukan saham yang dimiliki Freeport sekarang,” kata Teguh di Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu.  Menurut Teguh, saat ini saham Freeport yang dimiliki pemerintah adalah 9,36 persen, sehingga untuk mencapai angka 51 persen masih dibutuhkan sekitar 41 persen lagi. Pemerintah ingin menjadi pemilik saham mayoritas Freeport dengan menguasai porsi 51 persen.

“Itu diambil secara struktural.”

Teguh mengungkapkan, divestasi direncanakan tetap akan dilakukan oleh BUMN dan akan ditunjuk independent valuator yang bertugas menghitung nilai saham Freeport yang akan dibeli pemerintah. “Angka 41 persen akan dihitung oleh independent valuator.”

Namun, Teguh menjelaskan, pihak Freeport menyampaikan usul ke pemerintah bahwa ada sebagian saham yang dijual di bursa saham. “Tapi itu kami sudah punya mekanisme sendiri. Itu baru wacana yang disampaikan,” ujarnya.

Sedangkan terkait izin operasi Freeport di Indonesia, Teguh menjelaskan bahwa telah dicapai kesepakatan perpanjangan kontrak Freeport dari 2021 menjadi 2031. Sementara pembangunan smelter harus selesai pada 2022. Sebelumnya, Freeport meminta agar perpanjangan kontrak diberikan sampai 2041. Perusahaan beralasan telah mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk tambang bawah tanah.

“Mereka sudah bisa memperpanjang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang sebelumnya (berakhir) 2021, diperpanjang sampai 2031,” kata Teguh.
 
Menurut Teguh, skema perpanjangan 10 tahun sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Perpanjangan, kata dia, bisa dilakukan per 10 tahun sebanyak dua kali dan dilakukan secara bertahap.
“Ya sesuai dengan peraturannya 2 kali 10 tahun, pendekatannya ya begitu,” katanya.[*]

Leave a Comment

*