Jalan masih Panjang Menuju Kedaulatan Indonesia atas PT. Freeport


freeport-sepakat

“Keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah negara Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan PT. Freeport Indonesia.”

Batasnegeri.com – Salah satu hasil perundingan Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir Agustus 2017 adalah soal divestasi 51% saham Freeport ke Pemerintah Indonesia.

Kesepakatan kedua pihak yang diwakili CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu akan menambah besaran kepemilikan Indonesia atas saham PTFI dari yang selama ini  9,36% menjadi 51%. Jadi, tinggal 41,64% lagi yang perlu diakuisisi.

Kesepakatan ini sejalan dengan keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sejak awal pemerintahannya menghendaki agar negara Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua tersebut.

Kontribusi Freeport

Berdasarkan data Freeport, total dividen yang disetor pada pemerintah Indonesia sejak 1992 sampai 2015 mencapai US$ 1,287 miliar.

Lalu royalti yang dibayar sejak 1992 hingga 2015 totalnya US$ 1,769 miliar. Adapun total pembayaran pajak dan pungutan lainnya US$ 13,085 miliar. Pajak dan pungutan ini meliputi PPh Badan, PPN, Iuran Tetap, Pajak Penghasilan (PPh) Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah.

Freeport juga mengklaim berkontribusi sebesar US$ 32,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri.

Dengan adanya kesepakatan baru itu, Pemerintah Indonesia akan mendapatkan penerimaan negara dari PTFI lebih besar lagi sejak disepakatinya pergantian izin dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Penerimaan tersebut akan berbentuk banyak, mulai dari PNBP yakni royalti, maupun dari pajak dari PPN, PPh, hingga pajak daerah.

“mengenai skema (penerimaan negara) ini juga nantinya akan diproses lebih lanjut dan akan masuk dalam lampiran IUPK,” tegas Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers akhir Agustus lalu.

Nilai Saham PT Freeport

Bila dihitung dengan metode Fair Market Value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak PTFI sampai 2041, nilai 100% saham PT Freeport Indonesia adalah US$ 15,9 miliar alias kurang lebih Rp 211 triliun. Maka nilai 41,64% sahamnya sekitar Rp 87,8 triliun.

Keinginan pemerintah adalah valuasi saham PTFI menggunakan metode Replacement Cost.  Bila memakai metode ini, nilai 100% saham Freeport adalah US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 78 triliun. Maka 41,64% saham sekitar Rp 32,4 triliun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), penawaran 51% divestasi saham PTFI tersebut diprioritaskan kepada pemerintah pusat, lalu ke pemerintah daerah bila pusat tidak berminat, kemudian prioritas berikutnya ke BUMN, BUMD, dan terakhir swasta nasional. Jadi ada penawaran berjenjang dari pemerintah pusat hingga swasta.

Beberapa skema akuisisi saham PTFI sedang dirancang oleh Pemerintah. Menteri BUMN, Rini Soemarno, telah menyatakan holding BUMN pertambangan berminat mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia.  Holding BUMN pertambangan adalah gabungan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum.

Jika valuasi saham PTFI menggunakan metode Replacement Cost maka holding BUMN mampu membeli 41,64%.

“Kalau pakai replacement, pemerintah sanggup. Kan sekitar Rp 40-50 triliun,” kata Executive Director Center fot Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo optimistis.

Dana Abadi

Kendati penawaran ke daerah itu belum dilakukan, Pemprov Papua sudah menyatakan keinginannya agar 20% saham PTFI bisa dimilikinya.

“Jika dsetujui 20% saham itu nantinya akan dibahas dan duduk bersama kembali oleh Pemprov Papua dengan Pemkab Mimika untuk pembagiannya seperti apa. Termasuk juga dengan beberapa kabupaten lain yang ada di sekitar PTFI,” terang Sekda Provinsi Papua, TEA. Herry usai bertemu Menkeu 5 September 2017.

“Keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah negara Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan PT. Freeport Indonesia.”

Pertanyaan penting, dari manakah Pemprov  Papua dan Pemkab Mimika mendapatkan dana untuk membeli 20% dari 51% divestasi saham Freeport itu?

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Jayapura Aditya Kresna Yokwa mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Mimika bisa menggunakan dana abadi.

Bila dana abadi itu belum mencukupi, Aditya mengusulkan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bisa mengeluarkan obligasi surat utang. Pemda bisa melayangkan surat utang kepada publik yang nantinya uang dari penjualan obligasi tersebut bisa membeli saham di Freeport.

Aditya menilai pembelian saham PTFI tidak secara langsung oleh kedua pemda tersebut, tetapi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bila Pemda mau memiliki sebagian saham Freeport, menurut dia, harus melalui dua proses tersebut (BUMN dan BUMD) asal masih ada sisa atau tidak terserap sepenuhnya oleh perusahaan itu. Hal ini bisa “listing” di BEI untuk bisa dibeli oleh publik.

Sayangnya, Aditya tidak merinci berapa jumlah dana abadi yang dimiliki Papua.

Jalan masih berliku menuju penguasaan Indonesia atas pertambangan Freeport yang sudah lebih dari 50 tahun dikuasai asing. Namun setidaknya, tekad dan itikad baik untuk mengoptimalkan tambang emas itu bagi kesejahteraan rakyat sudah dimulai. Semoga.[*]

Gerry Setiawan

Leave a Comment

*