Masih Ada 4.038 Pulau di Indonesia Belum Punya Nama


peta-indonesia

Prioritas KKP tahun ini (2017) adalah melakukan verifikasi, registrasi 111 pulau terdepan.

Batasnegeri.com – Dari 17.504 jumlah pulau yang ada di Indonesia, baru 13.466 pulau yang berhasil dibakukan namanya dan telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sidang United Nation Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) ke-10, 2012 di New York, AS.

Kendati demikian, masih ada 4.038 pulau yang perlu dibakukan dan didaftarkan ke PBB.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini (2017) akan mendaftakan 1.100 pulau baru ke PBB. Pendaftaran ini dilakukan agar pulau-pulau tersebut dapat diakui secara resmi oleh badan dunia, PBB.

Hal ini disampaikan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, saat menyampaikan kuliah umum bertajuk ‘Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia’ di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jumat (3/2/2017).

Susi menjelaskan tujuan utama pendaftaran ini juga untuk mengantisipasi pulau-pulau tersebut diakui oleh negara asing. Sehingga, perlu adanya langkah nyata dari pemerintah untuk melindunginya.

“KKP bersama Kemendagri dan BPN sudah memulai memverifikasi pulau-pulau yang sudah diajukan namanya oleh Pemda masing-masing,” kata Susi.

“Mudah-mudahan 17 ribu pulau kita terdaftar semua di PBB.”

Susi mengatakan pendaftaran pulau-pulau ini diprioritaskan pada bagian terluar Indonesia. Ada 111 pulau terluar yang akan diverifikasi dan didaftarkan agar tidak diakui negara-negara lain seperti yang sebelumnya pernah terjadi.

“Ada sejumlah tugas prioritas kita yang di tahun ini, seperti kita akan verifikasi, registrasi 111 pulau paling depan. Kalau pulau-pulau terdepan itu ada yang memiliki maka akan kita tata,” ujar Susi.

Setelah diakui PBB, maka tahun depan direncanakan 2.800 pulau belum bernama juga akan kembali didaftarkan. Sehingga sebutan 17 ribu pulau di Indonesia bisa terdata dan terverifikasi secara pasti jumlah dan namanya.

“Mudah-mudahan 17 ribu pulau kita terdaftar semua nanti di PBB. Tahun ini prioritas kita pulau-pulau terluar. Kami targetkan setiap tahunnya ada sekitar 500-1.000 pulau bisa terverifikasi dan didaftarkan ke PBB,” menambahkan.

Susi menuturkan secara regulasi pulau-pulau kecil diperbolehkan dikelola oleh swasta baik asing atau nasional. Namun hanya berupa hak guna pakai bukan hak sertifikat milik atau dimiliki secara penuh.

“Hanya hak guna kemudian 30 persen itu dikelola negara. Sementara penyewa hanya boleh maksimum 70 persen. Itu pun masih harus menyiapkan 30 persennya untuk lahan hijau,” tutur Susi.[*]

Sumber: www.pikiran-rakyat.com

Leave a Comment

*