Masterplan Untuk Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan


skouw

Batasnegeri.com: Idealnya pembangunan memang dilakukan secara merata di berbagai daerah, terutama daerah-daerah di pelosok. Apalagi mengingat daerah-daerah yang terpencil juga banyak yang memiliki potensi terselubung dan bahkan bisa menyokong perekonomian negara.

Hal ini secara jeli sudah ditangkap oleh pemerintah, terutama pada daerah-daerah yang terletak di kawasan perbatasan negara. Pemerintah kini tengah menggiatkan dan memantapkan pengembangan ekonomi di berbagai kawasan perbatasan negara tersebut. Salah satunya adalah Papua, yang direncanakan akan diwujudkan berbagai infrakstruktur untuk percepatan pengembangan ekonomi, sekaligus juga menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di 2018 ini akan melakukan penyusunan masterplan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara, yakni Kawasan Skouw di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua.

Hal itu dipaparkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronissi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara yang digelar di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin 9 April 2018.

Agusta mengatakan, arah kebijakan untuk kawasan perbatasan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

Saat ini, lanjutnya, perbatasan negara di Kawasan Skouw telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. PLBN tersebut terdiri dari, Bangunan Utama, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Kedatangan, Bangunan Klinik, Bangunan Carwash, Bangunan Jembatan Timbang, Bangunan Pemindai Truk, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Keberangkatan, Bangunan Gudang Sita, Kennel, Bangunan Utilitas, Bangunan Check Point, dan Monumen Tasbara.  “Infrastruktur PLBN telah terbangun, namun masih belum cukup untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi di sekitar PLBN, sehingga diperlukan inovasi lainnya,” terangnya.

Untuk itu diperlukan masterplan pengembangan ekonomi yang melibatkan setiap kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pemprov Papua, Pemkot Jayapuara, kepolisian dan TNI. “Terutama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengembangkan ekonomi di kawasan itu,” terangnya.

Menurutnya, proses penyusunan masterplan pengembangan ekonomi kawasan Skouw akan melibatkan seluruh sektor. “Termasuk untuk memuat kejelasan siapa akan berbuat apa,” terangnya.

Agusta menerangkan, cakupan deliniasi wilayah pengembangan ekonomi perbatasan Skouw akan mencakup seluruh kampung di Distrik Muaratami dan sebagian Distrik Abepura untuk mengakomodir sektor pariwisata setelah terbangunnya jembatan holtekamp. “Nantinya Pemerintah Kota Jayapura yang secara final akan memutuskan deliniasi kawasan pengembangan  tersebut. Adapun pengembangannya diarahkan menjadi kawasan tematik agropolitan, minapolitan dan pariwisata,” terangnya.

Di tempat sama saat membuka rakor, Kepala Bidang Ekonomi Strategis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kartika Listriana mengatakan, Nawacita pemerintah mengamanahkan kawasan perbatasan negara harus diperhatikan dan dibangun, sehingga menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa.

Pemerintah, lanjutnya, diamanatkan agar tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN, tetapi perlu melakukan pembangunan zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas.  “Zona pendukung dapat dikembangkan menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung lainnya,” terangnya.

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, lanjutnya, kawasan di sekitar PLBN perlu dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di tempat sama, Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Vina Tambu mengatakan, dalam penyusunan masterplan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara Skouw agar dapat dilengkapi dengan Detail Engineering Design (DED), agar pelaksanaan implementasi program lebih cepat terlaksana dan lebih cepat menggerakkan perekonomian setempat.

Menurutnya, adanya penyusunan masterplan dan DED yang disusun pusat akan lebih memudahkan daerah dalam berpartisipasi pengembangan ekonomi sekitar. “Tentu pemerintah daerah akan berperan sesuai dengan kewenangannya,” terangnya.

Ia menceritakan, saat ini komoditas unggulan di Kawasan Perbatasan Skouw antara lain, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. “Untuk ternak yakni, sapi, kerbau, kambing, babi, ayam ras, ayam buras serta itik/entok,” terangnya.

Sumber: 

Leave a Comment

*