Memaknai Pembangunan Infrasturktur Di Perbatasan


samawi

Oleh: HM Idham Samawi

Anggota DPR-RI, Komisi V Fraksi PDI Perjuangan

Batasnegeri.com: Wawasan Nusantara layak dihangatkan kembali. Wawasan kebangsaan, secara ideologis adalah semangat membangun Indonesia dengan suatu perspektif dan pendekatan kebangsaan. Cara kalkulasinya tidak sebatas ukuran keekonomian sempit berjangka pendek. Seperti penetapan harga bensin di Papua sama seperti harga di daerah lain di Indonesia, secara keekonomian terkalkulasi rugi besar. Namun jika nilai ekonomi itu dibandingkan dengan nilai kebangsaan, pemerataan dan keadilan ekonomi, kedaulatan rakyat, dan manfaat negeri merdeka, tentu menjadi terasa tidaklah seberapa. Bukankah penyebab harga tinggi suatu produk di suatu daerah lantaran terbengkalai dan tertinggalnya pembangunan infrastruktur perhubungan dan transportasi?

Kesalahan negara, kesalahan pemerintah karena terlambat membangun infrastruktur tidak bisa dibebankan kepada rakyat. Akan halnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan negara, utamanya di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Banyak pihak mengira, pacuan pembangunan di PLBN oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk ekspresi rasa malu atas kemajuan infrastruktur negara tetangga. Seolah-olah tujuannya hanya sebagai bentuk mengejar rasa bangga dan tidak mengecewakan para tamu pelintas batas. Sangkaan yang demikian itu bisa bertolak belakang dengan perkara strategis yang ada di balik peningkatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, gerbang depan sekaligus wajah negara. Dan yang sudah pasti, peningkatan pembangunan infrastruktur perbatasan itu bukan untuk sekadar pencitraan atau cari-cari muka di mata negara tetangga.

Banyak Penyebab

Pertama, peningkatan pembangunan infrastruktur di perbatasan tersebut terkait dengan pemupukan rasa kebanggaan sebagai bangsa yang menjadi modal penguatan ketahanan dan kedaulatan bangsa. Kedua, ketersediaan infrastruktur daerah perbatasan akan memiliki daya tarik sebagai pusat pengembangan yang dapat memobilisasi pertumbuhan menuju kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pembangunan infrastruktur akan jadi pemicu peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia setempat. Keempat, infrastruktur akan menjadi pemacu interaksi antar dan lintasbudaya yang konstruktif-produktif di tengah dinamika masyarakat multikultur.

Mengapa pembangunan daerah perbatasan negara selama sebelum Pemerintahan Joko Widodo terbengkalai? Tentu banyak penyebabnya. Tetapi penyebab utamanya adalah tergerusnya semangat wawasan Nusantara dan melunturnya tekad membangun keutuhan jiwa kebangsaan sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Hal ini terkait pula dengan ideologi pembangunan yang dengan sendirinya harus selaras dengan ideologi kebangsaan. Pembangunan di kawasan perbatasan negara memiliki nilai strategis, nilai politis, nilai ideologis jangka panjang sebagai suatu bangsa. Sekurangnya, gerbang PLBN akan memerankan fungsi kuasa dan daulat negara dalam keimigrasian, kepabeanan/perpajakan, karantina, dan keamanan nasional.

Telah diaktualisasi pembangunan ‘Wajah Indonesia; di 7 (tujuh) PLBN yang terdapat di Kalimantan (berbatasan dengan Malaysia), di Papua (Papua Nugini), dan NTT (Timor-Leste). Tidak hanya itu, sentuhan Pemerintahan Joko Widodo, meliputi 187 kecamatan yang ada di sepanjang garis perbatasan darat. Di Kalimantan, sudah terbangun peningkatan jalan sepanjang perbatasan, 1.921,1 Km, dan sudah terbuka 1.619,2 Km. Tinggal sekitar 300 Km rencana jalan perbatasan di Kalbar (107,3 Km), Kaltim (76,5 Km), dan Kaltara (116,9 Km) yang belum terbuka. Sementara itu di NTT telah ditingkatkan jalan sepanjang 151,1 Km dan yang belum tinggal sekitar 25 Km.

Di Papua, memungkinkan dibangun jalan perbatasan sepanjang 1,098,2 Km, saat ini sudah 882,6 Km terbuka yang belum terbuka 215,5 Km. Tentu upaya pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan tersebut makan biaya besar, tidak mudah dan punya tantangan besar, seperti belum tersedianya informasi yang cukup atas wilayah perbatasan, khususnya pemetaan, terbatasnya sarana memobilisasi alat berat, terbatasnya material bangunan, serta tenaga kerja setempat yang terbatas dalam jumlah dan kompetensi.

Jiwa Pelopor

Kritik terhadap fokus pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan negara oleh Pemerintah Pusat sebenarnya langsung bisa dijawab. Karena jiwa pelopor harus digelorakan dengan penuh daya dobrak ketika terjadi kebekuan inisiatif, kemandegan tindakan, dan ketakutan bertindak. Hanya pemimpin yang mengerti, memahami, arti penting keberadaan wilayah perbatasan dan berani bertindak untuk mewujudkannya, yang dapat menciptakan perbatasan sebagai sabuk pengaman terdepan atas kedaulatan bangsa dan negara.

Kini saatnya, Pemerintah Daerah dan masyarakat perbatasan segera membangun infrastruktur sosial dan budaya supaya infrastruktur fisik yang telah terbangun menjadi punya daya aruh produktif. Misalnya, pembangunan pasar tradisional, puskesmas, sekolah, lahan garap pertanian, lahan garap perkebunan, perikanan, dan industri rumah tangga sampai dengan skala pabrikan, termasuk industri budaya dan pariwisata. Infrastruktur yang memadai, suatu saat pasti menarik aliran investasi. Pembangunan infrastruktur selalu menciptakan efek berganda. Merdeka!

Sumber: krjogja.com

Leave a Comment

*