Menata Kawasan Perbatasan


Perbatasan-Indonesia-dan-Timor-Leste-696x392

Batasnegeri.com: Pemerintah terus berupaya menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara. Untuk tujuan itu, Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang di wilayah perbatasan menjadi prioritas utama Indonesia untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdiam di teras depan negara.

Dalam pelaksanaannya, Presiden menerbitkan beberapa peraturan untuk mempertegas pelaksanaan dari program besar Nawacita yaitu  menghadirkan negara di tengah masyarakat perbatasan. Maka, pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan menyebar di seluruh pelosok negeri (desentralisasi).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah salah satu regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan di perbatasan. Pada Bab III Pasal 3 Perpres 11/2017 menyebutkan, rencana tata ruang kawasan perbatasan negara berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.

“Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara,” demikian bunyi Pasal 4 huruf a.

Secara umum, rencana tata ruang memiliki fungsi antara lain, sebagai pedoman perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan di Kawasan Perbatasan Negara. Juga sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara.

Di samping itu, juga berfungsi sebagai pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota serta pengelolaan dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya.

Redaksi

Leave a Comment

*