Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Harga


tol laut

Batasnegeri.com – Memiliki lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.Laut yang mengelilingi pulau-pulau di Indonesia bukanlah pemisah, tetapi sebagai pemersatu.

Gagasan Tol Laut yang digulirkan oleh Pemerintahan Jokowi bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar pulau, sekaligus menjadi penegasan bahwa negara memang hadir hingga di pelosok-pelosok negeri melalui kapal-kapal yang secara rutin menyambangi pulau-pulau.

Kehadiran kapal di pulau-pulau tersebut tentu butuh infrastruktur utama, yaitu pelabuhan. Ketika meresmikan Pelabuhan Laut Tapaleo, Pelabuhan Laut Wayabuka dan Pelabuhan Bicoli di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (8/5/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki 17.000 pulau dan semuanya memerlukan pelabuhan.

“Tetapi baru sebagian kecil yang ada pelabuhannya. Oleh sebab itu prioritas kami berikan, misalnya di sini, di Tapaleo ini jadi prioritas dan sudah tiga tahun dikerjakan. Alhamdulillah selesai,” kata Presiden saat itu.

 

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah wujud dari kesungguhannya terhadap Program tol laut yang digulirkannya, yaitu pembangunan transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan untuk menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata.

Tol Laut-2

Kapal-kapal Tol Laut yang berlayar tanpa henti dari Sabang hingga Merauka dengan membawa berbagai barang kebutuhan masyarakat untuk didistribusikan hingga ke pelosok-pelosok. Kapal yang sama juga akan mengangkut berbagai komoditi unggulan dari berbagai pulau yang selama ini tidak terangkat ke permukaan lantaran sulitnya transportasi. Barang dari lokasi asal bisa dipasarkan ke daerah lain yang membutuhkan dengan harga tidak berbeda jauh.Dengan demikian biaya logistik di pulau-pulau terjauh, dapat ditekan.

Untuk mewujudkan tol laut bukanlah hal yang mudah, saat ini Pemerintah sedang membangun 24 pelabuhan. Dari jumlah tersebut, ada 5 pelabuhan laut dalam (deep sea port) yaitu di Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun 5 pelabuhan utama tersebut sebesar US$7 miliar atau setara Rp75 triliun.

Pemerintah memberikan perhatian serius untuk mengembangkan Pelabuhan Sorong sebagai bagian dari Program Tol Laut.  Pelabuhan ini memiliki fungsi strategis, yakni menjadi gerbang tol laut wilayah timur Indonesia. Ia akan menjadi penopang kawasan ekonomi khusus di wilayah Papua Barat. Dari pelabuhan utama di Sorong, barang-barang kebutuhan masyarakat akan didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul, seperti pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Jayapura, dan sebagainya. Sebaliknya, komoditas unggulan dari daerah-daerah akan diangkut dari pelabuhan-pelabuhan pengumpul untuk didistribusikan ke wilayah Indonesia lainnya atau diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan utama di Sorong.

Pembangunan Tol Laut adalah bagian dari pelaksanaan “Visi logistik Indonesia 2025” yang tercantum dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.  Visinya adalah: Terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat.

Rumah Kita

Ada beberapa kebijakan strategis yang telah dirancang guna mendukung program Tol Laut yang digagas oleh Presiden RI. Di antaranya adalah program “Rumah Kita” yang berfungsi sebagai gudang logistik agar distribusi ke masyarakat bisa berjalan lancar. Rumah Kita juga berfungsi untuk menampung barang dan hasil produksi dari masyarakat yang akan dijual ke daerah lain.

Pemerintah sedang menyiapkan sedikitnya 40 ‘Rumah Kita’ yang dibangun oleh oleh BUMN dan swasta. Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang.

Pemerintah telah menugaskan BUMN untuk membangun Rumah Kita. Di antaranya, Pelindo IV bertanggung jawab untuk membangun Rumah Kita di Nabire, Tobelo, Sebatik, dan Tidore. PELNI bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Manokwari, Timika, Morotai, dan Saumlaki.Selain itu, ASDP Indonesia Ferry juga diberi tanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.

Kehadiran Rumah Kita diharapkan dapat menekan disparitas harga dan membangun potensi perdagangan (trade follow the ship) di wilayah Indonesia Timur khususnya Papua.  Rumah Kitra akan menampung barang-barang untuk mempertahankan harga secara konstan. Khusus di wilayah ini, Pemerintah juga melakukan sinkronisasi Tol Laut dengan  dengan tol udara untuk mendukung kebijakan satu harga.[*]

Leave a Comment

*