Usulan PLBN Masuk Tahap Seminar Akhir


Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara Setprov Kaltara, Samuel ST Padan.

Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara Setprov Kaltara, Samuel ST Padan.

Batasnegeri.com: Kajian kelayakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di daerah perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia telah selesai dilakukan oleh tim Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara Setprov Kaltara Samuel ST Padan mengatakan, jika sesuai rencana tim kajian akan melakukan seminar akhir tiga lokasi PLBN, yakni di Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, serta Long Midang dan Long Nawang, Kecamatan Krayan pada 24 November 2017.

“Kami di sini hanya membantu dengan cara jemput bola sesuai dengan arahan gubernur. Sebenarnya yang melakukan kajian itu dari pusat,” ujar Samuel saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/11).

Dijelaskannya, di seminar akhir nanti diharapkan ada masukan dalam rangka memperkuat komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan PLBN di provinsi termuda di Indonesia ini.

Sementara untuk data yang dibutuhkan sudah disiapkan pihaknya. Di antaranya berupa kajian kelayakan, mulai dari sosial ekonomi hingga keamanannya. Bahkan disebutkan yang menguntungkan khusus di Labang dan Long Midang, di negara tetanggan tepatnya di Sabah Malaysia juga sudah melakukan perencanaan pembangunan imigrasi.

“Bahkan di Serawak yang berpasangan dengan Long Midang sudah melakukan pematangan lahan,” katanya.

Disamping itu, kata dia, harus ada juga perundingan antara kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia agar program ini tidak ‘bertepuk sebelah tangan’. Artinya, jangan sampai hanya Indonesia yang membangun, sementara Malaysia tidak.

Menurutnya, dengan telah selesainya kajian tersebut besar kemungkinan tiga daerah yang diusulkan untuk dibangun PLBN dapat dipercepat persetujuannya. Terlebih jika dilihat dari kepentingannya, tentu sangat strategis karena merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).

“Tentu ini wajib ada PLBN,” sebutnya.

Selain itu, lanjut dia, dari Pemprov Kaltara juga telah melakukan studi referensi ke PLBN Kalimantan Barat dan beberapa tempat lain yang sudah memiliki PLNBN yang bertujuan untuk mencari referensi dan perbandingan.

“Ini untuk memperkaya model kita nantinya,” tutur dia.

Sementara untuk kebutuhan lahan satu titik PLBN, dirinya mengestimasikan minimal 5 hingga 10 hektare dan estimasi anggara bisa sampai ratusan miliar rupiah. Tapi dalam pelaksanaannya akan tetap menyesuaikan dengan kondisi wilayah, dan dalam pelaksanaannya tetap ramah lingkungan, terutama dari segi pematangan lahan yang dalam design engeneering detail (DED) harus disesuaikan.

“Termasuk juga ketepatan model bangunannya. Itu harus didesain sesuai dengan kondisi budaya yang ada di daerah tersebut,” pungkasnya.

Leave a Comment

*